Tag

, , ,

Tanjung Priok Membara

Kemarin (14/04/10), peristiwa pertikaian paling memilukan terjadi di kawasan Tanjung Priok. Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja dan warga berperang dari pagi sampai sore dengan keganasan dan kebencian yang mengerikan. Puluhan orang terluka dan banyak kendaraan Satpol Pamong Praja dibakar massa. Kerusuhan malah meluas sampai ke Rumah Sakit Koja.

Pemicunya, persinggungan dengan keyakinan agama, yang dipicu perlawanan warga kepada ribuan anggota Satpol Pamong Praja yang hendak memasuki kompleks makam Mbah Priok yang selama ini diyakini keramat. Kompleks itu berada dalam lahan milik PT Pelindo II. Mbah Priok adalah nama lain dari Habib Hassan bin Muhamad al Hadad, penyiar Islam dari Sumatra yang pertama kali menamakan kawasan di utara Jakarta itu sebagai Tanjung Priok.

Pertikaian di Tanjung Priok kemarin menjadi tontonan. Itulah perang yang terjadi pada masa yang katanya demokrasi dan kebebasan. Publik menyaksikan betapa negara,dengan segala kelengkapan dan kewenangan, ternyata “tidak mencintai” rakyatnya.

Di sisi yang lain, publik pun bisa menyaksikan betapa warga negara telah memiliki keberingasan yang mengerikan juga. Mereka bisa memamerkan senjata tajam dan segala peralatan perang yang mungkin dipergunakan sebagai senjata, termasuk meledakkan bom molotov.

Apa yang menyebabkan negara dan rakyatnya sendiri terlibat pertarungan berdarah yang mengerikan layaknya seperti musuh di medan perang?

Ini semuanya terjadi karena beberapa sebab. Pertama, tidak terlihat peningkatan yang sungguh-sungguh pada komitmen negara mencintai rakyatnya. Negara, bila terjadi konflik kepentingan dengan warga, lebih cenderung memperlakukan rakyat sebagai musuh yang harus disingkirkan.

Kedua, betapa buruknya negara menjalankan resolusi problem. Makam Mbah Priok itu, menurut keterangan Wakil Gubernur DKI Prijanto, tidak digusur, tetapi hendak direnovasi sebagai tempat keramat. Namun, niat baik itu tidak dipahami karena komunikasi yang buruk.

Ketiga, terjadi distrust yang parah terhadap peraturan karena semakin hari semakin jelas bahwa penegakan hukum di negeri ini sangatlah manipulatif. Mafia hukum yang terbongkar belakangan ini bisa menjelaskan betapa meluasnya manipulasi itu.

Lalu, yang tidak kalah pentingnya adalah buruknya negara dalam mendidik warga agar memiliki disiplin. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Dan, yang juga lalai menjalankan civic education adalah partai politik. Kemana mereka saat rakyat membutuhkan uluran tangan mereka dalam menjembatani komunikasi yang labil dan terputus???…….