PritaAlhamdulillah. Begitulah ekspresi kesyukuran Ibu Prita Mulyasari yang diputs bebas dari tuntutan jaksa. Kawan, kebahagian ini bukan hanya milik Ibu Prita, kita semua bahagia dan bersyukur.

Perjuangan Ibu Prita perlu dipuji –walaupun beliau tidak mau dipuji– dan perhatian kita dengan dukungan dan do’a alhamdulillah sudah membuahkan hasil.

Jakarta (Espos) Majelis hakim mengabulkan eksepsi (keberatan) terdakwa kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional, Prita Mulyasari dan menolak semua dakwaan jaksa, Kamis (25/6). Sidang kasus Prita pun otomatis dihentikan.

”Majelis hakim memutuskan, satu, mengabulkan eksepsi penasihat hukum Prita Mulyasari. Kedua, mengabulkan permintaan penasihat hukum bahwa surat dakwaan JPU batal demi hukum,” ujar ketua majelis hakim PN Tangerang, Karel Tuppu. Hakim menyatakan, semua dakwaan JPU tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP.
Dakwaan jaksa yang menggunakan UU ITE tidak bisa diterima karena UU tersebut baru efektif berlaku pada 2010 mendatang. “Seharusnya diadakan dulu PP sebagai turunan dari UU ITE yang efektif berlaku dua tahun sejak UU ITE diberlakukan,” kata hakim. – Oleh : dtc

Tentu saja kebahagian ini harus dilanjutkan dengan perjuangan lain, yakni menyuarakan kebenaran. Katakan yang benar. Namun bukan berarti kita juga tidak waspada, karena disamping ada yang bahagia, tentu saja ada yang kecewa, jaksa penuntut dan tentunya pihak Omni. Dalam hal inilah harus waspada.

SERANG, Banjarmasin Pos, KAMIS (25/6)- Kejati Banten tidak puas dengan keputusan hakim yang membatalkan dakwaan jaksa pada terdakwa Prita Mulyasari. Kejari Tangerang diminta melakukan perlawanan hukum (verset) atas putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang itu.

“Saya akan perintahkan untuk melakukan verset terhadap putusan hakim yang membebaskan Prita,” kata Kajati Banten Dondy Sudirman di Serang, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, langkah hukum tersebut akan dilakukan pihak kejaksaan, setelah petikan putusan PN Tangerang diterima pihaknya.

“Kalau petikan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang sudah kami terima, kami akan menginstruksikan agar jaksa yang menangani Prita melakukan verset,” ucapnya.

Dondy mengatakan, langkah PN Tangerang yang dalam putusan selanya membebaskan Prita Mulyasari dengan alasan Prita tidak bisa dijerat dengan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah salah. “UU ITE sudah bisa digunakan sejak diundangkan, bukan dua tahun lagi,” katanya.

Oleh karena itu, dakwaan JPU terhadap Prita dengan dasar pasal 45 jo pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah memiliki substansi dan dasar hukum yang jelas. Ia kembali menegaskan pasal-pasal dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 semua sudah berlaku sejak ditetapkan pada 21 April 2008.

“Kecuali ada enam pasal yang belum bisa digunakan, dan pasal-pasal tersebut masih menunggu penetapan lebih lanjut,” katanya, tanpa menyebutkan pasal berapa saja yang belum bisa diterapkan itu.

PN Tangerang, Banten, Kamis membatalkan dakwaan JPU terhadap ibu dua anak itu yang dibuat berdasarkan UU ITE. Alasan hakim PN Tangerang membatalkan dakwaan tersebut karena UU ITE baru bisa digunakan dua tahun lagi, yakni pada 21 April 2010. Artinya, Prita tidak bisa dijerat dengan UU ITE.

(inlc)

Begitulah hidup kawan, kadang kita dibuatnya tenang, terkadang juga dibuatnya tidak bisa tenang. Snangkah bila kita merasa senang sementara saudara kita punya perasaan takut dan was-was? Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk empati terhadap saudara kita. [*]