Tag

, ,

img-uu-iteKawan, terkait berita penahanan sdri. Prita Mulyasari sangat menghebohkan. negeri ini. Tak kurang para pejabat angkat bicara dalam kasus ini. Itu lantaran sangat berkaitan dengan dunia IT dan sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasusnya.


Berikut ini saya lampirkan beberapa berita terkait tuduhan Pencemaran Nama Baik kepada sdri. Prita Mulyasari terkait dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

MENGAPA PRITA HARUS MENDEKAM DI TAHANAN
Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/61495-mengapa_prita_harus_mendekam_di_tahanan

VIVAnews – Akibat menyatakan pendapatnya di milis, seorang ibu rumah tangga asal Tangerang, Prita Mulyasari harus mendekam di Lapas Wanita Tangerang.

Prita berstatus tahanan Kejaksaan Negeri Tangerang dalam kasus pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional di Alam Sutera, Serpong, Tangerang. Prita Mulyasari ditahan sejak 13 Mei 2009. Padahal kasusnya belum disidangkan di pengadilan. Menurut Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Anggara, Prita dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. “Ancaman hukumannya enam tahun. Itu yang jadi alasan kejaksaan menahannya,” kata dia. Menurut Anggara, tak sepantasnya Prita ditahan. “Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tangerang untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan Prita Mulyasari demi alasan-alasan kemanusiaan dan hak asasi manusia,” tambah dia.

Prita Mulyasari telah dikalahkan dalam gugatan perdata di PN Tangerang dan sedang menunggu proses penuntutan pidana di Pengadilan Negeri Tangerang yang akan digelar minggu depan dan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Tangerang. Kasus ini bermula saat Prita memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Prita mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya.

UU ITE MAKAN KORBAN LAGI
Sumber : http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Sipil&artid=uu-ite-makan-korban-lagi

Jakarta – Prita Mulyasari, ibu rumah tangga beranak dua, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang di LP Wanita, Tangerang, sejak 13 Mei 2009. Prita menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Koordinator Divisi Advokasi HAM pada Sekretariat Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Anggara, hari ini, mengatakan, kasus ini bermula saat Prita memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Prita, kata Anggara, mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan dokter yang merawatnya, yaitu dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela.

Permintaan rekam medis dan keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik tersebut telah ‘memaksa’ Prita menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik di Milis “PBHI berpendapat bahwa keluhan tersebut jelas adalah hak konsumen yang dijamin oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan juga Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis tertanggal 12 Maret 2008 telah menjelaskan bahwa Pasien/Konsumen berhak untuk meminta rekam medis,” kata Anggara.

PBHI, lanjutnya, mengecam RS Omni Internasional, dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela yang tidak menanggapi dengan baik dan proporsional keluhan tersebut malah merespon dengan mengancam akan menggunakan instrumen hukum yang sah melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana terhadap Prita Mulyasari pada 8 September 2008 Pada bagian lain, Anggara mengatakan, Prita Mulyasari telah dikalahkan dalam gugatan perdata di PN Tangerang dan sedang menunggu proses penuntutan pidana di Pengadilan Negeri Tangerang yang akan digelar minggu depan dan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Tangerang PBHI, katanya, juga menyesalkan sikap Ketua PN Tangerang yang tidak mau menjelaskan isi putusan gugatan perdata yang dimenangkan oleh RS Omni Internasional kepada masyarakat. “Sikap Ketua PN Tangerang tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dari Mahkamah Agung melalui SK Ketua MA No 144/KMA/SKN/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan tertanggal 28 Agustus 2007,” paparnya.

PBHI juga meminta penangguhan penahanan Prita demi alasan kemanusiaan. “Lebih luas lagi, mendesak Komnas HAM untuk memantau perkembangan kasus yang menjerat pengguna internet dalam proses pidana pencemaran nama baik,” katanya. Sebelumnya, Iwan Pilliang, seorang wartawan, juga pernah dijerat UU ITE, karena diduga mencemarkan nama baik seorang anggota DPR melalui tulisannya yang disebarkan di internet.

MENULIS DI MILIS IBU RUMAH TANGGA DITAHAN
Sumber: http://metro.vivanews.com/news/read/61486-menulis_di_milis__ibu_rumah_tangga_ditahan

VIVAnews – Akibat menyatakan pendapatnya di jaringan email, milis, seorang ibu rumah tangga asal Tangerang, Prita Mulyasari harus mendekam di Lapas Wanita Tangerang. Prita berstatus tahanan Kejaksaan Negeri Tangerang dalam kasus pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional di Alam Sutera, Serpong, Tangerang.

Menurut Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Anggara, kasus ini bermula saat Prita memeriksakan kesehatannya di RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Prita mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya yaitu dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela. “Permintaan Rekam Medis dan keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik tersebut telah memaksa Prita menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik di milis,” kata Anggara dalama rilisnya yang diterima VIVAnews, Kamis 28 Mei 2009.

Menurut PBHI, lanjut Anggara, keluhan Prita merupakan bagian dari hak konsumen yang dijamin oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu berdasarkan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan peraturan menteri kesehatan, pasien juga berhak mendapatkan rekam medis. “PBHI mengecam RS Omni Internasional dan dua dokternya yang tidak menanggapi dengan baik dan proporsional keluhan tersebut malah merespon dengan mengancam akan menggunakan instrumen hukum yang sah melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana terhadap Prita Mulyasari pada 8 September 2008,” tambah Anggara.

Prita Mulyasari telah dikalahkan dalam gugatan perdata di PN Tangerang dan sedang menunggu proses penuntutan pidana di Pengadilan Negeri Tangerang yang akan digelar minggu depan dan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Tangerang. PBHI juga menyesalkan sikap Ketua PN Tangerang yang tidak mau menjelaskan isi putusan gugatan perdata yang dimenangkan oleh RS Omni Internasional kepada masyarakat. Menurut Anggara, tak sepantasnya Prita ditahan. “Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tangerang untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan Prita Mulyasari demi alasan – alasan kemanusiaan,” tambah dia.

KOMNAS HAM SESALKAN PENAHANAN PRITA
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2009/05/28/brk,20090528-178676,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyesalkan penahanan terhadap Prita Mulyasari, mantan pasien Rumah Sakit Omni Hospital Alam Sutra yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit itu melalui surat elektronik. “Kalau itu bisa dipidanakan, nanti orang jadi takut mengeluarkan pendapat,” ujar anggota Sub Komisi Pemantauan dan Pengendalian Komnas HAM, Nurkholis, Kamis (28/5).

Terlebih, dia melanjutkan, pendapat itu berasal dari pengalaman pribadi Prita. Prita dirawat di rumah sakit itu Agustus tahun lalu. “Itu haknya mengeluarkan pendapat,” ujar Nurkholis. Menurutnya, jika rumah sakit keberatan akibat pendapat pribadi Prita, pengelola bisa menyampaikan sanggahan melalui mailing list yang sama. “Tidak perlu sampai menuntut,” kata Nurkholis. Prita dikenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 tentang distribusi dokumen elektronik yang menghina nama baik. Ancaman hukumannya di atas lima tahun. “Itu berlebihan,” kata Nurkholis. Jeratan perdata kepada warga Vila Melati Mas Residence Serpong itu juga dinilai Nurkholis melewati batas. “Kalau rumah sakit merasa rugi, ibu itu juga mengalami kerugian,” ujarnya.

Dia mengundang keluarga Prita untuk menyampaikan laporan ke kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat. “Kami siap fasilitasi,” katanya.[*]