Tag

, , , ,

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Besok adalah Pemilu. Satu suara kita akan menentukan perjalan anggota dewan lima tahun kedepan. Sudahkah kita memperhitungkan plus minusnya keputusan kita memilih nanti ? Tidakkagh sebaiknya kita bermunajat kepada Allah akan baiknya pilihan yang akan kita tentukan? Itu adalah hak, usaha dan ikhtiar masing-masing kita. Gunakan han kita. Tapi jangan salah dalam menentukan pilihan. Kita berhak memilih, disamping kita juga berhak berbicara dan membatalkan dukungan terhadap orang yang kita amanahi dari tempat duduknya (dewan).

Cermatlah dalam memilih. Buka kembali arsip dari berita-berita media ++kalau ada++ mengenai rekam jejak dari anggota dewan selama periode ini (2004-2009). Beristigfarlah setelah selesai memutuskan pilihan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Masa tugas anggota DPR periode 2004-2009 tinggal menghitung hari. Mayoritas di antaranya masih percaya diri terpilih pada Pemilu, Kamis kemarin. Jejak rekam mereka bisa terlihat selama duduk di kursi empuk di Senayan. Banyak skandal yang terungkap. Mulai dari kasus plesir ke luar negeri berkedok studi banding, korupsi, pelecehan seksual hingga perbuatan asusila.

Paling tidak, ada tujuh kasus besar melibatkan anggota DPR. Dari penyelewengan proyek pengalihan fungsi hutan lindung, alih fungsi hutan bakau, pembelian kapal patroli dan aliran dana Bank Indonesia. Bulan lalu terungkap skandal suap terkait proyek pembangunan bandar udara dan pelabuhan di kawasan indonesia Timur. Padahal, setiap anggota Dewan telah menerima gaji berpuluh-puluh juta.

Belum satu tahun bekerja pada Juli 2005, semua fraksi di DPR mengusulkan kenaikan tingkat kesejahteraan. Gaji yang semula 28,37 juta, naik menjadi Rp 51,87 juta per bulan. Gaji pimpinan naik dari 40,1 menjadi Rp 82,1 juta per bulan. Angka yang sangat fantastis. Angka yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia

Citra anggota parlemen lebih peduli uang makin lekat. Akhir tahun 2005, ada permintaan tunjangan operasional mereka. Setiap anggota DPR mendapat Rp 60 juta dari rapel Juli-Desember 2005. Setidaknya, unsur pimpinan DPR menerima hampir Rp 100 juta per bulan dari rakyat. Sedangkan anggota Dewan menerima Rp 67 juta per bulan. Ini masih gaji pokok belum berbagai sederet tunjangan fasilitas bejibun.

Upaya mengisi pundi uang tak berhenti. Maret 2006, pimpinan DPR mendapat kenaikan gaji antara Rp 14 juta hingga Rp 16 juta. Anggota Dewan mendapatkan lonjakan gaji sekitar Rp 15 juta per bulan. Lalu pengadaan laptop atau komputer jinjing bagi setiap anggota dengan total anggaran Rp 12,1 miliar. Kecaman hebat publik membuat pengadaan laptop tak jadi.

Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memaklumi produk DPR 2004-2009 lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Menurut Formappi, setiap rancangan undang-undang punya tarif. Mulai Rp 2 miliar hingga Rp 10 miliar rupiah. Tarif termahal adalah pembahasan UU pemekaran yang terbilang tak begitu penting, tapi basah. Siapa yang Anda, pilih?

Paling penting saat ini adalah pada saat kampanye belakangan ini. Sudahkah mereka para Caleg dan jajaran pengurus partai menampilkan dan menawarkan sosok calon wakil rakyat dengan dengan sejuk dalam wahana Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009? Kita sudah lihat dan kita sudah mafhum dengan itu semua, tinggal kita tunggu dan kita berharap dengan positif thingking…jangan sampai ada yang depresi karena kekalahan dalam pemilu. Kalau terjadi, hanya keprihatinan yang bisa kita sampaikan.

Semoga simple sharing ini dapat membangkitakn semangat perbaikan kita…..[*]